Alasan Warga Tanjung Harus Kosongkan Rumahnya

Semarang, Suara Diponegoro — Pada tahun 1950 Dinas Wajib Rasionalisasi Tentara (DWRT) menempati tanah dan bangunan di Jl. Tanjung 10-12 Semarang. Dimana tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang tidak ditempati/kosong setelah Indonesia merdeka 1945. Selanjutnya tanah dan bangunan tersebut tercatat sebagai tanah dalam penguasaan (okupasi) TNI AD sesuai dengan Instruksi Pangab Nomor INST/02/VI/1989 tanggal 6 Juni 1989 tentang Penertiban Tanah dan Bangunan Okupasi Di Lingkungan ABRI.

“Penguasaan tanah okupasi, merupakan suatu tindakan penyelamatan aset negara, yang apabila dikemudian hari ternyata telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak tertentu dengan bukti kepemilikan yang sah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya”, demikian penyampaian Kakumdam IV/Diponegoro Kolonel Chk Agus Hari Suyanto, S.H.

Dan mengingat tanah dan bangunan tersebut akan dikembalikan, maka para warga yang menghuni rumah di Jl. Tanjung No. 10-12 Semarang juga harus rela dan ikhlas untuk mengosongkan tempat tinggalnya dan pindah ke tempat tinggal masing-masing.

Kepada warga yang dengan suka rela mengosongkan rumahnya, akan mendapatkan uang kerohiman dari Bank melalui Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp. 45.100.000 bagi purnawirawan TNI, Rp. 35.100.000 bagi purnawirawan ASN dan 25.100.000 bagi purtra/putri purnawirawan/umum. Kodam juga bersedia membantu mengangkut barang-barang miliknya menuju tempat yang diinginkan serta bagi warga yang belum memilikii tempat tinggal, juga dibantu mencarikan tempat tinggal sementara selama sebulan sambil yang bersangkutan mendapatkan tempat tinggal yang baru.

Apabila terdapat warga yang tidak mau mengosongkan tempat tingalnya, maka sudah selayaknya dilakukan pengosongan secara paksa.

“Warga tidak memiliki hak atas tanah tersebut melainkan hanya menempati rumah atas dasar surat perintah”, tegas Kakumdam

Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau mengosongkan tempat tinggal yang bukan menjadi haknya. Hal ini dikarenakan pada tahun 1950, Kodam IV/Diponegoro dalam hal ini Dinas Wajib Rasionalisasi Tentara (DWRT) menempati tanah okupasi di Jl. Tanjung No. 10-12 dalam keadaan kosong dan akan dikembalikan kepada Bank dalam keadaan kosong. (Pen/PM)